Kepala Pekon Sukoharjo 3 Barat Gunarto Mark Up Belanja Dana Desa 2022
Infogemanusantara.com
Pringsewu, Lampung (8/9/2023) – Kepala Pekon Sukoharjo 3 Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Gunarto, diduga melakukan mark up belanja Dana Desa (DD) tahun 2022.
Dugaan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya, yang menghubungi Ketua DPC PPWI Pringsewu, Neki Irawan. Neki kemudian turun langsung ke Pekon Sukoharjo 3 Barat bersama Wakil Sekretaris Reli Sapuan Agus dan anggota PPWI, Marhandi, untuk melakukan konfirmasi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pekon Sukoharjo 3 Barat merealisasikan anggaran DD tahun 2022 untuk dua kegiatan, yaitu:
Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa (Pengadaan Bibit) sebesar Rp50.000.000Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan) sebesar Rp42.625.000
Saat diwawancarai, warga berinisial SH mengaku bahwa bantuan bibit kelapa nias yang dibagikan kepada masyarakat di tahun 2022 sebanyak 1.000 bibit dengan harga perbiji Rp25.000.
Sementara itu, Kadus Edi mengatakan bahwa pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian hanya berupa rapat di balai pekon.
Ketua DPC PPWI Pringsewu, Neki Irawan, kemudian menemui Kepala Pekon Gunarto untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut. Gunarto membenarkan bahwa bantuan bibit yang diberikan berupa kelapa nias dan jambu jamaika sebanyak 1.000 bibit.
Gunarto juga mengaku bahwa ada penemuan dari Inspektorat terkait dugaan mark up anggaran bantuan bibit dan pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian. Namun, ia mengatakan bahwa dana tersebut sudah dikembalikan ke Inspektorat.
Menanggapi hal tersebut, warga setempat mempertanyakan dimana anggaran pelatihan teknologi tepat guna untuk pertanian dan apakah benar sudah ada pengembalian ke Inspektorat.
“Kami berharap kepada aparat berwenang seperti Inspektorat, APH, dan BPK bisa turun langsung dan kroscek, jika memang ditemukan adanya unsur mark up yang dilakukan Kepala Pekon, tolong segera diproses secara hukum,” pinta warga.tim PPWI